Sensus Ekonomi Jateng Capai 81 Persen, Taj Yasin Minta Pendataan Dipercepat

Berita Rekomendasi


SEMARANG
 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memastikan seluruh target pendataan pelaku usaha di wilayah tersebut dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, hingga saat ini capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81 persen. Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Jateng siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

“Kita kolaborasikan lagi, kita pahami kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” kata Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).

Taj Yasin mengatakan, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan dan kawasan industri yang belum seluruhnya terdata. Pemetaan tersebut diperlukan agar pendekatan kepada pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih intensif.

Menurutnya, pendataan di kawasan industri Kendal dan Batang telah mencapai 100 persen. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang capaian pendataannya masih perlu ditingkatkan.

Baca Juga:  Setahun Luthfi–Yasin Pimpin Jateng, Ekonomi Tumbuh 5,37 Persen dan Kemiskinan Turun

“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” ujarnya, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang membutuhkan percepatan. Kota Semarang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah, namun capaian pendataannya baru sekitar 71 persen.

Sementara itu, capaian tertinggi sementara diraih Kabupaten Banjarnegara dengan 92 persen.

Wakil Kepala BPS Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, capaian pendataan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kolaborasi antara BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” kata Sonny.

Baca Juga:  Bank Mandiri Catat Laba Bersih Rp15,4 Triliun di Kuartal I 2026, Kukuhkan Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Meski capaian secara keseluruhan sudah tinggi, Sonny mengungkapkan pendataan kelompok usaha besar masih menjadi pekerjaan rumah. Hingga saat ini, pendataan terhadap kelompok usaha besar baru mencapai sekitar 40 persen.

“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” ujarnya.

Sonny menjelaskan, pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pelaku usaha kecil. Sebab, data yang dikumpulkan mencakup aspek keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga perusahaan harus melakukan koordinasi lintas divisi bahkan dengan kantor pusat.

“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Banyak juga yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat,” katanya.

Baca Juga:  BULOG Jateng Pastikan Stok Beras Aman, SPHP dan Premium Dijual Sesuai HET

Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus. Aktivitas penghuni yang padat membuat petugas tidak selalu mudah menemui responden secara langsung.

Untuk mengejar target, BPS menerjunkan tidak hanya petugas lapangan, tetapi juga aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat senior BPS secara langsung untuk membantu pendataan, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan besar.

Sonny juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu basis penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal dan informal, serta karakteristik berbagai kegiatan ekonomi. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.***

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini