Jepara, Seputarjateng.id – Untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukan, komite sekolah diminta melakukan pengawasan atas pengelolaan dana tersebut.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara melalui Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko, saat membuka sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah di Lembaga Pendidikan Swasta, di Dewan Pendidikan Jepara (DPJ), Gedung Shima, Selasa (15/10/2024). Menurutnya, data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BOS menjadi salah satu anggaran yang penyimpangannya terbesar. Karenanya, meski pencairannya dilakukan langsung ke rekening sekolah, pemerintah daerah harus ikut mengawasi pertanggungjawabannya.
“Sesuai fungsinya, komite ikut melakukan pengawasan operasional kegiatan dan program kerja sekolah, termasuk dana BOS. Fungsi Komite itu seperti DPR dalam unsur pengawasan,” tandasnya.
Kepada para kepala sekolah, dia mengarahkan agar komite jangan hanya diberi laporan penggunaan sumbangan yang dihimpun oleh komite.
“Tapi juga BOS. Permendikbud Nomor 75 (Tahun 2016 tentang komite sekolah), mengamanatkan komite ikut mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan sekolah,” imbuhnya.
Di sisi lain, lanjutnya, Edy juga meminta kepala sekolah tidak baper saat ditanya komite.
“Komite berlaku independen meski tidak memeriksa. Tapi (saat bertanya) jangan atas dasar suuzan atau curiga,” tuturnya.
Menurutnya, komite sekolah dan kepala sekolah harus menjadi dua lembaga yang menyatu untuk bersinergi memajukan sekolah.
Ketua DPJ Khomsanah membenarkan, penerbitan Permendikbud tentang komite sekolah, agar sekolah mendapat keseimbangan antara kepengurusan sekolah dan wakil dari wali murid.
“Jadi bisa seimbang, dalam mengelola sekolah yang baik dan meningkatkan mutu pendidikan. Juga agar komite melakukan controlling, karena salah satu tugas komite memang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pendidikan,” kata Khomsanah.
Dalam sesi sosialisasi yang dipandu Sekretaris DPJ Alhmad Efendi, pembicara yang dihadirkan adalah Bambang Supriyanto dari DPJ dan Khoirul Muslimin dari Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
