Surakarta, Seputarjateng.id– Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja pada 9-10 September 2026 untuk memantau langsung penyaluran Bantuan Pangan di wilayah Solo Raya.
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah pusat diterima masyarakat secara cepat, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Kharis didampingi Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Tengah dan Pemimpin Cabang BULOG Surakarta. Sinergi tersebut dilakukan untuk memverifikasi sekaligus mengevaluasi proses penyaluran beras bantuan pangan hingga diterima masyarakat.
Bantuan pangan yang disalurkan pada periode ini merupakan alokasi untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penerima manfaat difokuskan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan basis data dan kriteria kesejahteraan yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.
Monitoring dilakukan di tiga wilayah Solo Raya, yakni Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, serta Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kharis berdialog langsung dengan warga dan petugas penyalur di lapangan. Menurutnya, pemantauan diperlukan untuk memastikan bantuan yang menjadi hak masyarakat benar-benar diterima sesuai sasaran.
“Kehadiran kami bersama pihak BULOG hari ini adalah untuk memastikan bahwa hak masyarakat diserahkan tanpa kendala, kualitas berasnya baik, dan datanya valid,” terang Abdul Kharis.
Ditambahkan, pemerintah juga telah merencanakan perpanjangan program Bantuan Pangan hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pangan sekaligus daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
” Kabar baiknya, pemerintah telah resmi merencanakan perpanjangan program Bantuan Pangan ini agar terus berlanjut hingga Desember 2026,” ungkapnya.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola data penerima manfaat. Ditegaskan, akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran.
Melalui monitoring secara langsung, peran BULOG sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung ketahanan pangan nasional diharapkan semakin optimal. Evaluasi di lapangan juga menjadi bahan untuk memperbaiki proses distribusi dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.(**)
