SEMARANG – Minat warga Jawa Tengah untuk bekerja ke luar negeri meningkat. Program SMK Go Global yang menyiapkan calon pekerja migran Indonesia (PMI) mencatat hampir 9.000 pendaftar di Jawa Tengah.
Jumlah itu melampaui target 8.000 peserta yang ditetapkan pemerintah untuk setiap daerah pada 2026, sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional.
Tingginya animo tersebut menunjukkan besarnya peluang penempatan tenaga kerja asal Jawa Tengah di pasar kerja internasional.
Namun, peluang itu perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan, sertifikasi, akses pembiayaan, serta perlindungan agar warga tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga aman selama bekerja di luar negeri.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, capaian pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah bahkan sudah melampaui target sebelum adanya nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026.
Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional,” kata Mukhtarudin.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dan Pemprov Jawa Tengah terkait perlindungan serta peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.
SMK Go Global merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja global. Program ini tidak hanya menyasar lulusan SMK, tetapi juga masyarakat umum, sarjana, hingga lulusan SMA.
Pada 2026, pemerintah menetapkan target 8.000 peserta untuk setiap daerah. Jumlah tersebut rencananya ditingkatkan pada 2027, baik secara nasional maupun di Jawa Tengah.
Menurut Mukhtarudin, peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui program tersebut tidak dipungut biaya oleh masyarakat. Seluruh pembiayaan pelatihan ditanggung APBN dan dilaksanakan melalui balai pelatihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 64.449 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak dari Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.
Adapun negara tujuan penempatan terbesar meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” kata Luthfi.
Melalui kerja sama dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jateng berharap proses penempatan pekerja migran dapat berjalan lebih aman dan terarah. Pendampingan diperlukan sejak tahap persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan dan pengawasan selama PMI bekerja di luar negeri.
Luthfi menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar calon pekerja migran memahami pekerjaan yang akan dijalani, potensi lapangan kerja, persyaratan kompetensi, hingga hak dan perlindungan yang mereka miliki.
“MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” ujarnya.*
