Pajak Tumbuh 24,23 Persen, DJP Jateng I Perkuat Sinergi Lewat Srawung Bareng PMK 71

Berita Rekomendasi

Semarang,Seputarjateng.id– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I terus memperkuat sinergi dengan media, asosiasi, dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Srawung Bareng PMK 71 Tahun 2026 bertema “Merawat Sinergi, Menjaga Kepercayaan Publik” di Gedung Kanwil DJP Jateng I,Semarang, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar, mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun atau 77,04% dari target tahunan sebesar Rp41,56 triliun. Capaian tersebut tumbuh 24,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut juga melampaui proyeksi Januari–Oktober 2026 sebesar Rp986,34 miliar atau 3,18%. Khusus Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun, lebih tinggi Rp75,99 miliar dari proyeksi bulan tersebut.

Baca Juga:  Rekayasa Cuaca Jateng Efektif Tekan Curah Hujan, Puncak Penghujan Tetap Mengancam

Berdasarkan jenis pajak, penerimaan didominasi PPN dan PPnBM sebesar Rp19,45 triliun dengan pertumbuhan 36,27%, disusul PPh Nonmigas sebesar Rp13,09 triliun atau tumbuh 30%. Sementara itu, PBB dan BPHTB mencapai Rp37,90 miliar dengan pertumbuhan 23,16%.

Dari sisi sektoral, Industri Pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp17,03 triliun atau 53,19% dari total penerimaan. Berikutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menyumbang Rp6,43 triliun atau 20,07%. Secara keseluruhan, lima sektor utama berkontribusi sebesar 88,21% terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Arif menyampaikan apresiasi kepada media dan asosiasi yang selama ini turut mendukung pelaksanaan tugas DJP. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang baik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi perpajakan, membangun kesadaran, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Baca Juga:  Luthfi Tekankan Perlindungan Anak dari Risiko Platform Digital

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Tengah I, Teguh Pribadi Prasetya, menegaskan kegiatan Srawung Bareng tidak sekadar menjadi forum sosialisasi, tetapi juga sarana membangun pemahaman bersama mengenai kebijakan perpajakan.

Salah satu materi utama yang dibahas adalah implementasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan program pengurangan sanksi administrasi selama periode Oktober hingga Desember 2026.

Program ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki kekurangan pembayaran pajak, baik yang telah diterbitkan ketetapan pajak maupun yang akan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk dalam kondisi tertentu wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan, sesuai persyaratan yang berlaku.

Baca Juga:  Sadis, Penjudi Merampok Dan menghabisi Nyawa Bocah 6 Tahun Anak Tetangga

Teguh menjelaskan wajib pajak perlu memahami ruang lingkup program, persyaratan permohonan, batas waktu pengajuan hingga Desember 2026, serta variasi besaran pengurangan sanksi administrasi sesuai ketentuan.

Melalui program tersebut, DJP berharap wajib pajak memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan sukarela.

Informasi lebih lanjut mengenai perpajakan dan Program Pengurangan Sanksi Administrasi dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id atau Kring Pajak 1500 200.(AK)

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini