Seputarjateng.id – Menjelang Ramadan, isu stabilitas harga kembali menjadi perhatian. Pola ini bukan hal baru, namun selalu relevan karena bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menilai, momentum menjelang Ramadan seharusnya dibaca sebagai fase krusial dalam kebijakan pengendalian harga, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Secara historis, data inflasi menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga bahan pokok pada periode Ramadan dan Idulfitri. Lonjakan permintaan, distribusi yang tidak selalu merata, serta faktor cuaca kerap menjadi kombinasi yang memicu tekanan harga.
Karena itu, Heri menilai kebijakan stabilisasi harga perlu ditempatkan sebagai prioritas lintas sektor, bukan hanya urusan perdagangan semata.
Menurut Heri, tantangan utama bukan pada ketersediaan stok secara nasional, tetapi pada ketepatan distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat lokal.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah relatif mampu menjaga inflasi pada kisaran yang terkendali. Namun fluktuasi harga di pasar tradisional masih kerap muncul menjelang Ramadan, terutama pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang dan minyak goreng.
“Ramadan selalu menjadi momen sensitif bagi ekonomi rumah tangga. Karena itu, stabilitas harga harus dipastikan sejak awal, bukan menunggu harga terlanjur bergerak,” kata Heri.
Ia menekankan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membaca dinamika lapangan. Data harga di pasar, laporan distribusi, hingga kondisi produksi pertanian lokal seharusnya menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi.
Dalam konteks ini, Heri melihat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi semakin strategis, terutama untuk memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif.
Dari sisi kebijakan, Heri mendorong agar langkah pengendalian harga tidak berhenti pada operasi pasar atau pasar murah semata.
Menurutnya, kebijakan semacam itu penting, tetapi harus dibarengi dengan penguatan sistem distribusi, pengawasan rantai pasok, serta kejelasan data stok di tingkat daerah. Tanpa itu, intervensi cenderung bersifat jangka pendek dan berulang setiap tahun.
Sebagai pimpinan DPRD, Heri juga menempatkan fungsi pengawasan legislatif dalam konteks yang lebih strategis.
DPRD, kata dia, perlu memastikan kebijakan stabilisasi harga yang disusun pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus adaptif terhadap kondisi lapangan. Termasuk faktor cuaca dan gejolak harga di tingkat nasional.
Ia mengingatkan, stabilitas harga jelang Ramadan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial.
Dimana menurutnya, kenaikan harga yang tidak terkendali berpotensi memperlebar kerentanan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Ramadan seharusnya menjadi bulan yang menenangkan bagi masyarakat. Itu hanya bisa tercapai jika akses terhadap kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga berada dalam batas wajar,” ujarnya.
Dengan pendekatan kebijakan yang lebih antisipatif dan berbasis data, Heri berharap pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara dinamika pasar dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Baginya, keberhasilan stabilisasi harga menjelang Ramadan akan menjadi indikator penting sejauh mana kebijakan ekonomi daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan riil warga.***
