Semarang,Seputarjateng.id– Memasuki April 2026, perekonomian dan pengelolaan keuangan publik di Provinsi Jawa Tengah tetap menunjukkan performa yang solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sinergi antara APBN dan APBD dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat pembangunan kawasan strategis.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menanggapi perkembangan kondisi ekonomi Jawa Tengah.
Ia menyebutkan kondisi ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang kuat meskipun dibayangi risiko rambatan krisis geopolitik global yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi.
Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,89 persen secara tahunan (yoy) dan 1,85 persen secara triwulanan (qtq). Capaian tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi di Pulau Jawa.
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp511,99 triliun dengan kontribusi 14,50 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Menurut Bayu pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 14,14 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan mencapai 19,36 persen.
Sementara itu, inflasi tetap terkendali.
Pada April 2026, Jawa Tengah mengalami deflasi bulanan sebesar 0,03 persen sehingga inflasi tahunan berada pada level 2,11 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen. Optimisme masyarakat juga meningkat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik ke level 121,8.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN di Jawa Tengah hingga 30 April 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp5,67 triliun. Pendapatan negara terealisasi Rp39,08 triliun atau 29,84 persen dari target dan tumbuh 9,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp36,28 triliun. Pertumbuhan tertinggi berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 25,72 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 44,17 persen.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp33,41 triliun atau 34,74 persen dari pagu. Belanja modal mencatatkan lonjakan signifikan hingga 163,85 persen seiring percepatan pelaksanaan berbagai proyek pemerintah.
Kinerja fiskal daerah juga menunjukkan kondisi yang sehat. Hingga April 2026, APBD konsolidasi 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah mencatatkan surplus Rp10,95 triliun dengan saldo SiLPA sebesar Rp12,36 triliun. Kondisi ini menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat realisasi program pembangunan pada bulan-bulan berikutnya.
Dalam jangka panjang, Kawasan Ekonomi Khusus Batang diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Kawasan tersebut telah menarik puluhan investor global dengan komitmen investasi mencapai Rp22 triliun dan ditargetkan mampu menyerap hingga 250 ribu tenaga kerja saat beroperasi penuh.
Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko eksternal, terutama dampak gejolak ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, perdagangan internasional, dan nilai tukar. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta dukungan fiskal yang terjaga, Jawa Tengah diyakini mampu mempertahankan momentum pembangunan sepanjang 2026.(All)
