SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada 31 Juli 2026.
Berbagai kendala mulai dari rekrutmen siswa, kesiapan bangunan, asrama, hingga sarana pendukung, menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, yang digelar Senin, 20 Juli 2026,di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin, mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target. Sehingga Sekolah Rakyat permanen dapat mulai beroperasi pada akhir Juli.
“Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sekda, ditemui seusai memimpin Rakor.
Rakor diikuti dinas sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi sekolah rakyat, Kementrian PU sebagai pelaksana proyek, dan kepala sekolah rakyat.
Menurut Sumarno, salah satu persoalan yang muncul adalah rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengejar penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama.
“Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Sumarno meminta seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
“Kami meminta kabupaten/kota melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana yang masih dibangun. Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” katanya.
Sumarno menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh asal-asalan.
“Jangan sampai ala kadarnya, tapi benar-benar harus kita perhatikan. Harusnya lebih baik daripada anak-anak yang mampu, karena ini adalah memang menjadi PR kita. Untuk mengangkat anak-anak kita menjadi derajatnya lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan, pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk sekolah rakyat permanen di Sukoharjo hingga kini memang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihak sekolah tetap optimistis operasional akan dimulai sesuai jadwal.
“Dari sisi kesiapan asrama memang belum selesai, tetapi kami terus mendorong agar tetap sesuai jadwal. Targetnya tetap mulai beroperasi pada 31 Juli,” katanya.
Septina menyebutkan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan sebanyak 188 peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Para siswa SRMA 17 Surakarta, nantinya akan menempati sekolah rakyat permanen Sukoharjo.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur melalui sambutannya mengatakan, Jawa Tengah saat ini memiliki sepuluh Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Dari sepuluh sekolah permanen tersebut, tujuh sekolah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kegiatan matrikulasi. Sedangkan tiga sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
Untuk mendukung operasional tujuh sekolah yang telah berjalan, dibutuhkan 182 guru,. Yaitu 53 guru Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 66 guru Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 63 guru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Sementara itu, tiga Sekolah Rakyat permanen yang masih dalam tahap pembangunan masih membutuhkan 114 guru. Yakni 27 guru SRD, 36 guru SRMP, dan 51 guru SRMA. Melalui rakor tersebut, ditargetkan tanggal 31 Juli 2026, kebutuhan guru dapat terpenuhi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan. Sehingga seluruh Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara optimal sesuai target tahun ajaran 2026/2027.***
