SEMARANG – Pemanfaatan aset pemerintah dan potensi ekonomi daerah dinilai dapat menjadi pengungkit baru bagi pertumbuhan UMKM perempuan di Jawa Tengah. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi pengusaha perempuan didorong menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membuka peluang pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan.
Organisasi pengusaha perempuan itu didorong tidak sekadar membangun jejaring bisnis, tetapi menjadi motor penggerak pemberdayaan UMKM hingga mampu menembus pasar ekspor.
Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Jawa Tengah periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (24/7/2026).
Menurut Luthfi, Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari aset pemerintah, kawasan perkebunan, hingga berbagai potensi ekonomi di kabupaten dan kota. Potensi tersebut, katanya, harus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan Iwapi untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Jangan hanya business to business, jangan hanya mencari keuntungan. Iwapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di mana organisasi ini berada,” tegas Luthfi yang menggawangi Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Luthfi meminta seluruh pengurus Iwapi aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan bersama.
“Datangi bupati dan wali kota. Tanyakan potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah. Iwapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat,” ujarnya.
Selain memperluas peluang usaha, Luthfi juga menugaskan Iwapi menjadi mitra pendamping bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pendampingan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan kemasan, pemasaran, hingga pembukaan akses ekspor.

“UMKM jangan hanya berkembang untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Luthfi menilai kolaborasi tersebut penting untuk menjaga tren positif perekonomian Jawa Tengah yang pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen, melampaui rata-rata nasional. Menurutnya, capaian itu harus dipertahankan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengusaha perempuan.
Ketua DPD Iwapi Jawa Tengah, Ning Wahyu Astutik, mengatakan, kepengurusan sebelumnya berhasil memperluas jaringan organisasi dari 13 menjadi 35 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang kini telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jumlah anggota juga meningkat dari sekitar 900 menjadi hampir 3.000 orang.
Pada periode 2026-2031, Iwapi menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi digital bagi pelaku usaha perempuan, melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan pemasaran berbasis digital.
“Kami ingin usaha anggota Iwapi naik kelas dan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Ning.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi, mengatakan,
digitalisasi masih menjadi tantangan terbesar bagi pelaku UMKM perempuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPP IWAPI mengembangkan platform Iwapi Digital sebagai pusat informasi organisasi sekaligus sarana memperluas jejaring bisnis anggotanya.
Saat ini, Iwapi memiliki lebih dari 40 ribu anggota yang tersebar di 38 provinsi dan 259 kabupaten/kota. Organisasi tersebut juga terus memperluas jejaring internasional guna membuka peluang pasar ekspor bagi pelaku usaha perempuan Indonesia.
“Tujuan Iwapi adalah agar perempuan pengusaha, khususnya pelaku UMKM, benar-benar bisa naik kelas,” kata Nita.***


