Semarang,Seputarjateng.id – Target penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah pada 2026 diperkirakan belum tercapai secara optimal. Dari sasaran 20.000 unit, realisasi penjualan diproyeksikan hanya sekitar 14.000 unit hingga akhir tahun.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto di sela sela acara ‘REI Propertinomic Golf Tournament’, Sabtu(10/10,2026) di Black Eagle Golf (BSB) Semarang, Sabtu (10/10/2026). Yang diikuti sekitar 120 peserta dari dalam maupun luar Jawa Tengah, seperti Sulawesi, Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Timur.
Ia menilai pelemahan daya beli menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyerapan rumah subsidi. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya membuat minat membeli hunian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, harga rumah subsidi di Jawa Tengah masih berada di angka Rp166 juta per unit. Harga tersebut tidak mengalami perubahan selama kurang lebih tiga tahun, tetapi kemampuan masyarakat untuk membeli rumah justru semakin terbatas.
Harmawan menyebutkan , persoalan ekonomi tidak hanya memengaruhi minat masyarakat, tetapi juga menentukan kelayakan calon debitur ketika mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, hingga keterlambatan pembayaran kewajiban finansial menjadi hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan.
Selain itu,ia juga mengungkapkan riwayat pinjaman online (pinjol) dapat memengaruhi penilaian perbankan terhadap calon penerima KPR. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan rumah belum tentu dapat memenuhi persyaratan pembiayaan.
Di sisi pengembang, tantangan muncul akibat kenaikan biaya pembangunan yang tidak diikuti penyesuaian harga jual rumah subsidi. Situasi ini menekan margin keuntungan dan meningkatkan risiko bisnis, terutama ketika rumah yang telah dibangun tidak segera terjual.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah mengatakan
persoalan tersebut perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah pusat, BP Tapera, dan pemerintah daerah. Percepatan proses perizinan serta dukungan pembiayaan dinilai dapat membantu meningkatkan penyerapan rumah subsidi.
Harmawan menyebutkan REI Jateng juga mendorong pemerintah menyediakan data masyarakat yang belum memiliki rumah secara lebih akurat. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi pengembang untuk menentukan lokasi, jumlah, dan jenis hunian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Disebutkan selama ini, pembangunan rumah yang tidak diimbangi informasi kebutuhan calon pembeli berisiko menghasilkan unit yang tidak terserap. Rumah yang sudah selesai dibangun tetapi belum terjual dapat membuat modal pengembang tertahan dan investasi menjadi kurang produktif.
Oleh karena itu, sinkronisasi data antara pemerintah dan pengembang diharapkan dapat membantu program perumahan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kelebihan pasokan di lokasi tertentu.
Secara nasional, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP mencapai 350.000 unit pada 2026. Namun, menurut perkiraan Harmawan, realisasinya hingga Oktober baru berada pada kisaran 60–70 persen. Dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, percepatan penyaluran dinilai semakin mendesak.
Ia menjelaskan selain masalah daya beli dan pembiayaan, kepastian penggunaan lahan juga menjadi perhatian REI Jateng. Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dinilai menimbulkan persoalan bagi sejumlah pengembang yang telah membeli lahan sebelum mengetahui status perlindungannya.(AK)
