Semarang,Seputarjateng.id– Pemberantasan rokok ilegal di Jawa Tengah tak boleh berhenti pada penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Mata rantai peredarannya, mulai dari produksi, distribusi hingga penjualan di tingkat warung, harus dibongkar agar bisnis ilegal tersebut tidak terus berulang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota bergerak aktif memerangi peredaran rokok ilegal. Ia secara khusus mendorong Satpol PP memperkuat pengumpulan informasi di lapangan dan membentuk tim pengawasan di setiap daerah.
“Produksi, distribusi, dan penjual harus kita petakan. Bentuk tim di seluruh kabupaten/kota. Tugas Satpol PP mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait peredaran rokok,” tegas Luthfi dalam kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, operasi gabungan harus lebih intensif dengan melibatkan Bea Cukai, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan tidak hanya menyasar penjual, tetapi juga jalur distribusi yang memasok rokok ilegal ke masyarakat.
Keseriusan pemberantasan tersebut ditandai dengan pemusnahan 32.782.798 batang rokok ilegal dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis Arak Bali.
Total perkiraan nilai barang mencapai Rp49,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp32,60 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Agus Yulianto, mengungkapkan sepanjang 2025 tercatat 54 penindakan. Sementara pada 2026 meningkat menjadi 72 penindakan.
Barang hasil penindakan pada 2026 mencapai 20.941.070 batang rokok ilegal dan 2.633,08 liter MMEA. Modus pelanggaran meliputi rokok polos tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai peruntukan.
Agus menegaskan pemberantasan BKC ilegal membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pemusnahan dilakukan melalui metode insinerasi atau pembakaran terkendali di fasilitas pengolahan limbah sesuai ketentuan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap ruang gerak jaringan rokok ilegal semakin sempit. Targetnya bukan sekadar menghabiskan barang sitaan, tetapi benar-benar memutus mata rantai produksi dan distribusi agar rokok ilegal tidak kembali membanjiri pasar.(AK)
