Semarang,Seputarjateng.id – Berbagai cara dilakukan demi mengeruk keuntungan dari barang subsidi pemerintah. BBM diborong dan ditimbun, LPG 3 kilogram dioplos ke tabung nonsubsidi, hingga kekayaan alam dikeruk tanpa izin. Namun, praktik ilegal tersebut akhirnya terbongkar.
Polda Jawa Tengah bersama jajaran berhasil mengungkap 59 perkara penyalahgunaan BBM, LPG bersubsidi dan pertambangan ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Sebanyak 79 tersangka diamankan dengan nilai penyelamatan kekayaan negara dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50,07 miliar.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan pada konferensi pers,Jumat(13/11) di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng,Semarang mengungkapkan, kasus penyalahgunaan BBM mendominasi dengan 46 perkara dan 61 tersangka. Polisi menyita 63.219 liter solar dan pertalite serta 67 kendaraan yang digunakan para pelaku.
Modusnya mulai dari mengakali QR code, mengganti nomor polisi kendaraan, memodifikasi tangki hingga membeli BBM berulang kali di sejumlah SPBU untuk kemudian ditimbun dan dijual kembali.
Tidak kalah licik, LPG subsidi 3 kilogram juga menjadi sasaran. Polisi mengungkap enam perkara dengan 10 tersangka dan menyita 1.163 tabung LPG. Isinya dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram untuk dijual dengan harga lebih tinggi.
Sementara di sektor pertambangan, tujuh perkara tambang ilegal berhasil diungkap dengan delapan tersangka. Sebanyak 14 dump truck dan 10 alat berat(excavator) disita dari sejumlah lokasi di Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal.
Para pelaku nekat mengeruk tanah uruk, pasir dan batu tanpa izin. Bahkan, ada yang tetap menambang meski izin operasi produksinya telah berakhir.
Kapolda menegaskan, pemberantasan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Perusahaan yang terbukti menikmati BBM subsidi hasil penyalahgunaan untuk kepentingan industri juga bakal ikut diseret ke proses hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut,” tegasnya.
Para tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi terancam enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Sedangkan pelaku tambang ilegal terancam lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.
Kapolda pun mengajak masyarakat tidak tinggal diam jika menemukan praktik penyelewengan subsidi maupun pertambangan ilegal. Laporan dapat disampaikan melalui kantor polisi terdekat atau Call Center Polri 110.
Subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat jangan sampai berubah menjadi mesin pencetak keuntungan bagi para pemain ilegal!.(AK)
