Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.
“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Menko Polkam mengapresiasi berbagai capaian pengendalian karhutla selama tahun 2025, di antaranya meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semakin aktifnya dukungan TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terlebih saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah hotspot, serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Menurut Menko Polkam, desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla tahun 2026, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau.
“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino 2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla.
Sebagai penutup, Menko Polkam menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penurunan luas karhutla merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. “Penurunan luas karhutla merupakan keberhasilan dari meningkatnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Meruntuhkan ego sektoral antar K/L, pemerintah pusat dan daerah, dan kemampuan untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi ini” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering, dan adanya siklus El Nino. “Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menhadi budaya kerja permen, bukan karena respon sesaat ketika terjadi bencana,” tegasnya.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Tri Handoko Seto juga menjelaskan bahwa kondisi El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat dan curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, intensitas El Nino diperkirakan terus menguat mulai Juli hingga September 2026 seiring meningkatnya suhu muka laut dan diprediksi mencapai puncaknya pada Oktober 2026 sebelum berangsur melemah pada November saat musim hujan mulai berlangsung.
“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sejak dini,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya mitigasi terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla. Hingga saat ini telah dilaksanakan 141 hari operasi dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas karhutla.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan bahwa pentingnya optimalisasi operasi darat, khususnya di wilayah-wilayah rawan karhutla yang berada jauh dari aliran sungai dan sumber air utama. Menurutnya, penguatan pendukung seperti embung dan kanal menjadi faktor penting dalam menjaga kelembapan lahan gambut selama musim kemarau.
“Karhutla tidak hanya terjadi di sekitar sungai, tetapi juga di tengah kawasan hutan yang jauh dari sumber air. Karena itu, keberadaan embung, kanal, serta ketersediaan sumber air cadangan menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan di lapangan,” ujarnya.
Hadir pada rakorsus tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki, Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi , Asisten Operasi Panglima TNI, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Danrem 101, Pangdam XXII/TB, Pangdam II, Pangdam XIX/TT, Wakapolda Riau, Danrem 042, perwakilan dari K/L terkait, dan pemerintah daerah.***
