SEMARANG – Jawa Tengah yang dipimpin gubernu Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin),kembali menarik investasi strategis berskala global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh rencana investasi Pure Battery Technologies (PBT) asal Australia senilai sekitar US$ 350 juta atau setara Rp 5,7 triliun, untuk membangun pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.
Proyek ini diproyeksikan membuka sekitar 1.000 lapangan kerja pada tahap konstruksi dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat industri kendaraan listrik nasional.
“Saya mendukung proyek dan rencana investasi Anda,” tegas Luthfi saat menerima audiensi jajaran PBT di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Pabrik tersebut akan memproduksi precursor cathode active material (pCAM), bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Pembangunan ditargetkan dimulai pada 2027 setelah perusahaan menyelesaikan tahap rekayasa (engineering).
Chairman PBT, Stephen Wilmot, mengatakan, proyek di Batang merupakan investasi terbesar yang pernah dilakukan perusahaan. Bahkan, kapasitasnya diperkirakan lebih dari empat kali lipat dibanding fasilitas pemurnian yang dimiliki PBT di Jerman.
“Kami berharap dapat mulai membangun tahun depan. Selama masa konstruksi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja,” ujar Wilmot.
Saat memasuki tahap operasional, pabrik diperkirakan mempekerjakan sekitar 200 pekerja tetap. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan peluang kerja tidak langsung yang muncul dari sektor logistik, transportasi, pengiriman, hingga berbagai usaha penunjang lainnya.
PBT juga memastikan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Perusahaan menyiapkan program pendidikan dan pelatihan agar masyarakat Jawa Tengah memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri baterai.
“Kami tidak ingin mendatangkan tenaga kerja dari negara lain. Kami ingin melatih masyarakat lokal agar dapat bekerja di pabrik kami,” katanya.
Menurut Wilmot, fasilitas di Batang diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan hingga US$ 900 juta per tahun, bergantung pada perkembangan harga nikel dunia. Seluruh rantai nilai industri baterai juga akan dibangun di Indonesia, mulai dari pengolahan bahan baku hingga daur ulang baterai yang telah habis masa pakainya.
“Kami ingin membangun rantai nilai kendaraan listrik secara utuh, termasuk mendaur ulang baterai agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, meski secara geografis pabrik dapat dibangun lebih dekat dengan kawasan tambang nikel, PBT justru memilih Jawa Tengah karena dinilai memiliki lokasi yang strategis, sumber daya manusia melimpah, serta prospek kuat sebagai pusat industri manufaktur.
“Kami menghabiskan banyak waktu untuk mengambil keputusan datang ke Jawa Tengah. Ini merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan kami,” katanya.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, investasi tersebut dinilai sejalan dengan strategi pengembangan industri hijau dan energi terbarukan. Luthfi berharap hasil produksi pabrik tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
“Kalau bisa, energi terbarukan seperti solar panel pemanfaatannya tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga digunakan di dalam negeri, khususnya di Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, potensi pasar energi terbarukan dan kendaraan listrik di Jawa Tengah sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 38 juta jiwa di 35 kabupaten/kota. Pemprov juga terus mendorong penggunaan panel surya di gedung-gedung pemerintah, menjajaki pemanfaatannya di kawasan waduk dan danau, serta mengarahkan transportasi publik beralih ke kendaraan listrik.
“Jangan hanya keluar daerah atau keluar negeri. Industri di Jawa Tengah juga harus mendapat manfaat dari investasi ini agar ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi investasi, Luthfi menginstruksikan seluruh proses perizinan dan koordinasi lintas instansi segera dituntaskan. Ia meminta sinkronisasi dilakukan dengan pengelola KEK Industropolis Batang, KIT Batang, maupun Danantara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administratif.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjaga iklim investasi tetap kompetitif sekaligus memastikan investasi besar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau.***
