Semarang,Seputarjateng.id— DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendukung penuh program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ketua DPW PKS Jateng, Hadi Santoso, menyambut Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS Jateng di Semarang, Minggu (30/11).
Hadi mengatakan masalah kemiskinan juga diangkat pada rapat kerja wilayah. ” Kita berharap bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah untuk mempercepat proses penurunan angka kemiskinan”,tuturnya .
Ia menyinggung penurunan angka kemiskinan di Jateng sebesar 0,1 persen belum cukup signifikan. Jumlah warga miskin masih berada pada angka 9,45–9,58 persen. Ia menilai target pemerintah menurunkannya hingga 7 persen membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.
Pada kesempatan itu ia menyinggung hasil survei internal PKS menunjukkan dua isu yang paling mendesak bagi masyarakat, yakni penguatan ekonomi keluarga dan pemberdayaan tenaga kerja.
Untuk ketahanan pangan keluarga, PKS menjalankan program “Satu keluarga satu bibit”. Hingga kini, PKS telah membagikan 10.000 bibit produktif di berbagai daerah Jateng. Program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi pasar.
Selain itu, PKS menggulirkan program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP). Program ini memberi pendampingan, pelatihan UMKM, pelatihan pemasaran, hingga bantuan peralatan usaha. Sedikitnya 600 peserta telah difasilitasi, dan targetnya terus meningkat hingga 2026.
Hadi menegaskan PKS harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa beras menjadi satu-satunya komoditas pangan yang diperkirakan mencapai swasembada pada akhir tahun ini.
Menurut Abdul Kharis anggota
DPR RI dari Dapil 5 (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten)dengan lingkup tugas di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan menyebutkan prediksi BPS menunjukkan produksi beras nasional berada di kisaran 34 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 33 juta ton.
“Untuk beras, saya kira aman dan surplus. Produksi kita melebihi kebutuhan,” kata Kharis.
Ia menyebut komoditas lain seperti jagung, kedelai, gula, dan garam belum dapat memenuhi kebutuhan nasional.
Menjawab pertanyaan terkait impor di Sabang, Abdul Kharis menegaskan hal itu bukan impor ilegal, melainkan kebijakan khusus sesuai aturan yang berlaku untuk wilayah tersebut.
“Impor itu khusus untuk Sabang karena memang ada keputusannya. Di wilayah lain tidak ada. Jadi bukan berarti ada impor ilegal di provinsi lain,” tegasnya.
Kharis menambahkan bahwa posisi geografis Sabang yang berada di wilayah terujung membuat kebijakan tersebut relevan untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat setempat.(All)
