JAKARTA – Pemerintah pusat bersama para gubernur memperkuat strategi percepatan program 3 juta rumah untuk mengurangi backlog perumahan nasional. Pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Hal itu disepakati Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan para gubernur, dalam rapat koordinasi di Kemendagri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026,
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dan sepakat kolaborasi dan inovasi daerah menjadi kunci penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. menegaskan komitmen
Rakor membahas penguatan kolaborasi lintas sektor guna menekan angka backlog perumahan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis, termasuk penegasan bahwa sektor perumahan menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.
“Ada beberapa arahan dari Mendagri dan Menteri PKP, termasuk pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai basis intervensi program. Kepala daerah diminta membangun persepsi yang sama dan memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan backlog perumahan,” ujar Boedyo.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan sendiri. Karena itu, kepala daerah didorong menghadirkan inovasi dalam penyediaan hunian, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Salah satu program yang disorot adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan Kementerian PKP di berbagai wilayah. Program tersebut memanfaatkan data terpadu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan capaian Jawa Tengah sepanjang 2025 yang berhasil menuntaskan 274 ribu unit backlog perumahan. Capaian itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, beban backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan,” kata Boedyo.
Untuk tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan capaian serupa guna mempercepat pengurangan backlog pada masa kepemimpinan kepala daerah saat ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mengupayakan relokasi warga terdampak bencana agar segera mendapatkan hunian sementara maupun hunian tetap.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pada 2025, Jawa Tengah menganggarkan perbaikan 17 ribu RTLH.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ujar Maruarar.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam mempercepat realisasi program 3 juta rumah sebagai agenda strategis nasional, dengan menempatkan kolaborasi pusat dan daerah sebagai fondasi utama penyelesaiannya.
