Semarang,Seputarjateng.id – Pemerintah Kota Semarang bersiap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, menyusul arahan pemerintah pusat yang mulai berlaku per 1 April 2026.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kebijakan tersebut akan diadopsi dengan sejumlah penyesuaian di tingkat daerah. Fokus utama dari penerapan WFH ini adalah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Ini sebenarnya tata cara untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM. Jadi outcome-nya ketika kita mengurangi kegiatan di kantor adalah pengurangan BBM,” jelas Agustina, Rabu (1/4).
Meski demikian, Pemkot Semarang tidak akan serta-merta menerapkan WFH secara menyeluruh. Sejumlah layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit dan layanan perizinan, tetap akan beroperasi seperti biasa.
“Ada beberapa yang memang tidak boleh WFH, seperti rumah sakit dan layanan perizinan. Harus tetap berjalan supaya roda pemerintahan tidak berhenti,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot tengah menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, termasuk sistem pengawasan untuk memastikan kebijakan WFH berjalan efektif. Agustina menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan memerlukan sistem yang terintegrasi.
Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diminta menghitung potensi penghematan BBM dari kebijakan ini. Hasilnya akan menjadi dasar dalam penyesuaian anggaran ke depan.
“Masing-masing dinas akan melaporkan sejauh mana efisiensi yang bisa dicapai. Nanti akan ditetapkan dalam perubahan anggaran,” tuturnya.
Namun, Agustina menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Pemerintah akan mencari pola kerja yang tepat agar masyarakat tetap mendapatkan layanan optimal.
“Pelayanan harus tetap terjaga. Masyarakat tidak boleh merasa terganggu,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Semarang menjadi salah satu daerah yang mulai mengadopsi kebijakan kerja fleksibel sebagai strategi efisiensi energi sekaligus menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal.(All)
