Semarang,Seputarjateng.id— Praktik culas pengoplosan LPG kembali terbongkar di Jawa Tengah. Di balik perputaran bisnis ilegal ini, gas subsidi 3 kg yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru “disulap” menjadi LPG non-subsidi demi keuntungan segelintir pihak.
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah pun angkat suara. Mereka mengapresiasi langkah tegas Polda Jawa Tengah yang berhasil membongkar sindikat pengoplosan di Semarang dan Karanganyar.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Dampaknya nyata—merugikan negara dan membuat masyarakat terancam kelangkaan LPG,” tegas Area Manager Communication, Relations, & CSR, Taufiq Kurniawan, Selasa (7/4).
Pengungkapan ini membuka tabir praktik yang selama ini meresahkan. Ratusan tabung LPG dari berbagai ukuran diamankan aparat, dengan modus memindahkan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.
Bagi Pertamina, persoalan ini jauh lebih serius dari sekadar kerugian ekonomi. Proses pengoplosan yang tidak sesuai standar dinilai berisiko tinggi dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
Di tengah kondisi energi yang sensitif, penyalahgunaan subsidi seperti ini juga berpotensi memicu kelangkaan LPG di pasaran—terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, Pertamina menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan distribusi melalui program Subsidi Tepat LPG serta memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum.
Tidak kalah penting, masyarakat diminta ikut berperan. Membeli di pangkalan resmi, memastikan segel hologram asli, dan tidak tergiur harga murah menjadi langkah sederhana namun krusial untuk memutus rantai peredaran LPG ilegal.
“Kalau hologram tidak bisa diverifikasi, patut dicurigai. Jangan ambil risiko,” tegas Taufiq.
Kasus ini menjadi alarm keras: praktik mafia LPG bukan hanya merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga mengancam keselamatan dan stabilitas energi.(All)
