SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat sistem respons cepat menghadapi berbagai potensi bencana. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan potensi bencana paling beragam di Indonesia.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta PMI harus menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat yang mampu bergerak cepat mulai tahap prabencana hingga pemulihan pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi usai pelantikan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026–2031, Jumat (31/7/2026). Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Ahmad Luthfi sebagai Pelindung PMI Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Haryanto sebagai Ketua PMI Jawa Tengah.
“Jawa Tengah merupakan ‘minimarket’ bencana, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Karena itu, PMI harus menjadi backbone kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” kata Luthfi, yang menggawangi Jawa Tengah dengan Wagub Taj Yasin ini.
Menurutnya, peran PMI tidak boleh hanya identik dengan pelayanan donor darah. Organisasi kemanusiaan tersebut harus mampu hadir paling awal saat bencana terjadi.
Mulai dari membuka dapur umum, memberikan pertolongan pertama, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Luthfi menargetkan kepengurusan baru mampu membangun sistem quick response yang lebih efektif, agar penanganan darurat dapat dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.
“Dengan pengurus baru ini, kita berharap memiliki quick response. Dalam penanganan awal setiap bencana, PMI harus hadir,” ujarnya.
Ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam manajemen kebencanaan, mulai dari mitigasi sebelum bencana, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.

Menurutnya, PMI selama ini telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan.
“Di lapangan saya melihat PMI Jawa Tengah telah memaknai dirinya sebagai institusi utama, tulang punggung yang bersama pemerintah menjadi problem solving terhadap persoalan di wilayah kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menegaskan, seluruh jajaran PMI harus selalu berada dalam kondisi siaga karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“PMI tidak mempunyai kantor, tetapi mempunyai markas. Markas itu seperti markas polisi, siap 24 jam. Prinsip kita, maksimal enam jam setelah kejadian, PMI sudah bergerak membantu masyarakat,” ujar Jusuf Kalla.
Menurutnya, kecepatan respons harus ditopang oleh relawan yang terlatih, logistik yang memadai, serta peralatan yang siap digunakan setiap saat. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan PMI bergantung pada kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
“Ada tangan di atas yang membantu, ada tangan di bawah yang menerima bantuan, dan PMI berada di tengah. Semua itu hanya bisa berjalan jika kepercayaan terus dijaga,” katanya.
Menghadapi ancaman kekeringan akibat El Niño, Jusuf Kalla mengatakan PMI telah menyiapkan sekitar 200 truk tangki air untuk membantu daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua PMI Jawa Tengah, Haryanto, melaporkan, operasi penyaluran air bersih akibat kekeringan saat ini telah menjangkau 14 kabupaten/kota. Sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah disalurkan melalui 433 kali distribusi menggunakan 18 truk tangki.
Bantuan tersebut telah menjangkau 88 desa di 48 kecamatan dengan total 109.317 penerima manfaat. Meski demikian, Haryanto mengakui distribusi masih terkendala keterbatasan armada karena belum seluruh PMI kabupaten/kota memiliki truk tangki.
“Setelah dilantik, kami bersama seluruh pengurus akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, pembinaan relawan dan generasi muda, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Haryanto.
Pelantikan pengurus PMI Jawa Tengah turut dihadiri jajaran PMI Pusat, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo, Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Prabu Kusumo, Ketua PMI Jawa Barat Irjen Adang Rohjana, Wakil Ketua PMI DKI Jakarta Eko Wicaksono, serta perwakilan PMI Banten.***


