SEMARANG – Jawa Tengah membidik investasi baru untuk menggerakkan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Gubernur Ahmad Luthfi mendorong Kota Semarang menjadi pusat penghubung investasi, perdagangan, dan pariwisata yang mengintegrasikan potensi daerah-daerah di sekitarnya.
Upaya itu mengemuka di tengah realisasi investasi Jawa Tengah yang mencapai Rp 72,54 triliun hingga triwulan III 2026. Salah satu peluang yang disoroti Ahmad Luthfi adalah rencana masuknya 57 perusahaan asal Vietnam yang bergerak di sektor padat karya.
“Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” kata Luthfi saat membuka Semarang Business Forum (SEMBIZ) ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Rabu (21/10/2026).
Masuknya investasi padat karya berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan daerah dalam menyediakan iklim usaha yang kondusif, tenaga kerja kompetitif, serta dukungan infrastruktur dan konektivitas antarkawasan.
Luthfi menilai, Semarang memiliki posisi strategis untuk menghubungkan potensi ekonomi sejumlah daerah, antara lain Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga. Dengan pembagian peran yang jelas, investasi tidak harus terkonsentrasi di satu kota, tetapi dapat berkembang mengikuti keunggulan masing-masing daerah.
“Wali Kota Semarang sebagai hub-nya, sebagai komandan perang untuk membangun wilayah eks-Karesidenan Semarang,” ujar Luthfi yang memimpin Jawa Tengah bersama wagub Taj Yasin.
Menurut Luthfi, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Investasi swasta dan kolaborasi antardaerah diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru, memperluas usaha, dan membuka lapangan pekerjaan.
Ia menekankan tiga sektor yang perlu dikembangkan secara terpadu, yakni pariwisata, perdagangan, dan investasi.
“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism, yang kedua trade, dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, realisasi investasi Jawa Tengah hingga triwulan III 2026 mencapai Rp 72,54 triliun, setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun.
Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi, yakni Rp 13,61 triliun. Posisi berikutnya ditempati Kota Semarang sebesar Rp 9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp 8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp 5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp 4,29 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa peluang investasi tersebar di sejumlah daerah. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut berkembang menjadi kegiatan usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Luthfi berharap SEMBIZ dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempromosikan potensi unggulannya, sekaligus mempertemukan investor dengan peluang usaha yang tersedia.
“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kerja sama dengan daerah penyangga menjadi kebutuhan karena Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan industri berskala besar.
Karena itu, Semarang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan dan jasa, sementara daerah-daerah di sekitarnya dapat mengambil peran dalam pengembangan industri sesuai potensi masing-masing.
“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” kata Agustina.
Ia mengatakan, SEMBIZ yang telah digelar sebanyak 19 kali menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan investor dengan peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga mengevaluasi penyelenggaraan sebelumnya agar penjajakan bisnis dapat berlanjut menjadi kerja sama konkret.
Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.
Agustina menegaskan, pengembangan aset publik melalui kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kalau aset-aset milik publik yang kemudian dikuasakan kepada pihak ketiga tidak memberikan manfaat atau akses khusus bagi masyarakat sekitar, ini juga pasti ada sesuatu yang keliru,” ujarnya.
Menurut dia, investasi semestinya tidak berhenti pada keuntungan bagi pelaku usaha. Kehadirannya juga perlu memberikan akses ekonomi kepada warga, membuka peluang bagi UMKM, dan mendorong pertumbuhan daerah secara bersama-sama.
Dengan demikian, keberhasilan pengembangan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut menciptakan pekerjaan, menggerakkan usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
