Semarang,Seputarjateng.id– Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga 30 September 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara itu, APBN Regional Jawa Tengah mencatatkan surplus Rp11,8 triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya saat memaparkan perkembangan ekonomi regional serta kinerja APBN dan APBD Jawa Tengah.
Menurutnya, ketahanan ekonomi Jawa Tengah juga tercermin dari inflasi September 2026 yang terkendali sebesar 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 3,28 persen.
Sejumlah indikator kesejahteraan turut menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 tercatat 4,30 persen, IPM 2025 mencapai 74,77, sedangkan tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen.
Optimisme masyarakat juga terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 112,4. Sementara Nilai Tukar Petani mencapai 120,83 dan Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah sebesar 76,20.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp89,57 triliun atau 72,33 persen dari target. Penerimaan tersebut terdiri atas pajak Rp38,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp44,42 triliun, serta PNBP Rp6,54 triliun.
Adapun realisasi Belanja Negara mencapai Rp77,71 triliun atau 77,31 persen dari pagu. Terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga Rp29,16 triliun dan Transfer ke Daerah Rp48,54 triliun. Dengan demikian, APBN Regional Jawa Tengah mencatat surplus Rp11,8 triliun.
Sementara itu, APBD konsolidasi mencatat realisasi Pendapatan Daerah Rp78,22 triliun atau 76,18 persen dari target. Namun, pendapatan tersebut mengalami kontraksi 8,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp64,10 triliun atau 58,63 persen dari target.
Bayu menyebutkan dukungan pemerintah terhadap sektor usaha juga terus diperkuat melalui pembiayaan UMKM. Hingga September 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp42,36 triliun kepada 752.272 debitur, tumbuh 21,99 persen secara tahunan. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,37 triliun kepada 214.972 debitur, meningkat 26,26 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial. Hingga September 2026, realisasi bansos mencapai Rp8,07 triliun untuk 12,31 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terdapat pula 163.839 KPM yang terindikasi terkait judi online.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam penguatan validasi dan pengawasan data penerima bantuan. Verifikasi lebih lanjut diperlukan agar indikasi yang muncul tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng menegaskan, sinergi APBN dan APBD tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan disebutkan , pemerintah akan terus mengoptimalkan kualitas belanja, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya saing daerah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.(AK)
