PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, hingga saat ini penanganan di lapangan masih berjalan cepat dan terkendali.
“Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Namun demikian, kami tetap siaga apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.
Berdasarkan data penanganan bencana di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa di 15 kecamatan. Dampaknya meliputi 55 rumah terdampak, 1 rumah rusak berat, dan 5 rumah rusak sedang. Selain itu, terdapat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta 1 fasilitas umum berupa musala yang terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang meninggal dunia.
Dalam peninjauan lapangan, Ahmad Luthfi memastikan penyaluran bantuan dan penanganan korban di Pati berjalan tanpa hambatan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung.
“Kami memastikan masyarakat tertangani dengan baik. Kebutuhan pokok sudah disalurkan. Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terhambat aktivitasnya, termasuk dalam pemenuhan bahan pokok,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, bahan baku, serta persiapan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan pemerintah kabupaten agar bantuan lebih cepat dan merata.
Menurut Gubernur, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan pemerintah provinsi untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.
Kendati demikian, ia mengakui sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.
“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.
Terkait opsi rekayasa cuaca, Luthfi menyatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Rekayasa cuaca harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem saat ini juga terjadi di daerah lain,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak banjir dan longsor dapat ditekan, serta kehadiran negara tetap dirasakan oleh masyarakat terdampak.*
