Temanggung, Seputarjateng.id — Penguatan tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembinaan calon jemaah haji. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. Wibowo Prasetyo saat menghadiri peletakan batu pertama Gedung Auditorium KBIHU Babussalam Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Tata Kelola KBIHU dalam Penyelenggaraan Manasik Haji yang digelar KBIHU Babussalam NU Kabupaten Temanggung, Selasa (28/7/2026).
Sebelum kegiatan bimbingan dimulai, Wibowo bersama para tamu undangan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Auditorium KBIHU Babussalam NU yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Auditorium tersebut dibangun sebagai pusat pembinaan dan manasik haji untuk meningkatkan kualitas layanan KBIHU Babussalam kepada calon jemaah haji, mulai dari pembelajaran, simulasi manasik, hingga berbagai kegiatan pembinaan lainnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Afif Mundzir, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, bersama H. Wibowo Prasetyo sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forum Komunikasi KBIHU se-Eks Karesidenan Kedu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Temanggung Eko Widodo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung M. Soleh Mubin, jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Temanggung, Ketua KBIHU Babussalam NU Kabupaten Temanggung beserta jajaran pengurus, serta para calon jemaah haji tahun 2027.
Dalam paparannya, Wibowo menegaskan bahwa KBIHU memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyiapkan jemaah haji agar siap secara syariat, mental, fisik, maupun sosial sebelum berangkat ke Tanah Suci.
“KBIHU bukan sekadar tempat belajar tata cara ibadah haji. KBIHU adalah ruang pembinaan yang membentuk jemaah agar mandiri, tertib, disiplin, dan mampu menjalankan ibadah dengan baik. Karena itu, tata kelolanya harus terus diperkuat agar kualitas pelayanan kepada jemaah semakin meningkat,” ujar Wibowo, legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji harus selalu menempatkan pelayanan kepada jemaah sebagai prioritas utama. Negara wajib hadir memberikan pelayanan terbaik, sementara KBIHU menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses pembinaan berjalan optimal.
Wibowo menilai penguatan tata kelola KBIHU setidaknya mencakup lima aspek penting, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia pembimbing, transparansi dan akuntabilitas organisasi, penyempurnaan kurikulum manasik yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan haji, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pembimbingan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang, mulai dari perubahan regulasi, digitalisasi layanan, hingga meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia. Karena itu, metode manasik harus terus disesuaikan dengan kebutuhan jemaah saat ini.
“Manasik tidak cukup hanya menjelaskan teori. Calon jemaah perlu lebih banyak praktik dan simulasi agar siap menghadapi kondisi nyata selama berada di Arab Saudi. Di sinilah kualitas pembimbing KBIHU menjadi sangat menentukan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah RI, Afif Mundzir, mengatakan KBIHU memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam membimbing calon jemaah haji. Karena itu, peningkatan kompetensi pembimbing harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami berharap seluruh KBIHU terus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga jemaah Indonesia semakin siap, mandiri, tertib, dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik. Sinergi antara pemerintah dan KBIHU menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujar Afif.
Wibowo mengapresiasi pembangunan Gedung Auditorium KBIHU Babussalam NU sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang representatif akan mendukung proses pembelajaran manasik yang lebih efektif sekaligus memperkuat peran KBIHU sebagai pusat pembinaan jemaah.
“Investasi terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun kualitas jemaah. Auditorium ini diharapkan menjadi tempat lahirnya calon-calon haji yang lebih siap, lebih mandiri, dan memahami setiap tahapan ibadah dengan baik,” ungkapnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, lanjut Wibowo, akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji nasional, termasuk memperkuat peran KBIHU sebagai bagian penting dalam ekosistem pembinaan jemaah haji Indonesia.
Ia berharap KBIHU Babussalam NU Temanggung dapat menjadi contoh lembaga pembimbing haji yang profesional, amanah, adaptif terhadap perubahan, serta tetap mengedepankan semangat khidmah dalam melayani tamu-tamu Allah.
“Membangun gedung itu penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun kualitas jemaah. KBIHU harus terus menjadi tempat lahirnya calon-calon haji Indonesia yang mandiri, tertib, sehat, dan pada akhirnya meraih haji yang mabrur,” tutup Wibowo, salah satu Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).(**)
