Semarang,Seputarjateng.id – Peran media dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, BPJS Kesehatan Cabang Semarang mengajak insan media terus bersinergi menyampaikan informasi yang benar sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta berbagai inovasi layanan JKN.
Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debbie Nianta Musigiasari, saat kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Semarang di Semarang, Kamis (30/7).
Menurut Debbie, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara BPJS Kesehatan dengan masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, masyarakat diharapkan semakin memahami mekanisme pelayanan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat mengakses layanan kesehatan.
“Media merupakan kepanjangan tangan BPJS Kesehatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Kami berharap teman-teman media dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta berbagai program yang dimiliki BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Semarang yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Demak telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, tantangan saat ini bukan lagi sekadar memperluas kepesertaan, tetapi meningkatkan keaktifan peserta agar perlindungan kesehatan tetap berjalan optimal.
Untuk mendukung kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan digital. Salah satunya melalui layanan administrasi WhatsApp PANDAWA yang dapat diakses selama 24 jam, serta aplikasi Mobile JKN yang kini dilengkapi berbagai fitur seperti antrean online di fasilitas kesehatan, perubahan data kepesertaan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya.
“Harapannya masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama karena sudah bisa mengambil nomor antrean secara online melalui Mobile JKN sebelum datang ke kantor cabang maupun fasilitas kesehatan,” katanya.
Selain memperkuat layanan digital, BPJS Kesehatan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui BPJS Keliling, penguatan sistem penanganan pengaduan, serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan setara.
Debbie menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan besaran iuran maupun sistem kelas peserta JKN. Pembayaran iuran peserta mandiri tetap dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan. Sementara bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).
Dalam kesempatan itu, Debbie juga menyoroti pentingnya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Saat ini tingkat keaktifan peserta Prolanis baru mencapai sekitar 65 persen, masih di bawah target 85 persen.
“Karena itu kami terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar peserta, terutama yang berisiko mengalami penyakit kronis, mau aktif mengikuti Prolanis dan rutin mengambil obat di FKTP,” tuturnya.
Ia menyebutkan manfaat Prolanis tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis peserta karena mereka dapat bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti senam bersama.
Memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan juga terus melakukan transformasi layanan. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah penerapan verifikasi biometrik berbasis face recognition untuk mempermudah proses administrasi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas peserta.
“Ke depan peserta cukup menunjukkan wajahnya saat mengakses layanan. Proses menjadi lebih cepat, aman, sekaligus memberikan perlindungan terhadap data peserta,” demikian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debbie Nianta Musigiasari.(Kas)
