SEMARANG — Setelah melalui pembahasan lanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi, dan koperasi peternak akhirnya menyepakati skema penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan itu dituangkan dalam “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis”, yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat, 19 Juni 2026. Penandatanganan ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Rakor tersebut menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya mengenai kebutuhan bahan baku MBG dan kondisi harga komoditas peternakan di Jawa Tengah. Kali ini, pembahasan difokuskan pada langkah teknis agar kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sekaligus memberi kepastian pasar bagi peternak.
Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.
Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.
Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah dengan harga yang telah disepakati. Yakni telur Rp 26 ribu per kilogram dan daging ayam karkas Rp 35 ribu per kilogram atau setara Rp 20 ribu per kilogram berat hidup.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, mengatakan, hasil rakor ini menjadi bentuk penataan agar pelaksanaan MBG di Jawa Tengah berjalan lebih terarah. Terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.
“Kita sudah sepakat bahwa satu minggu menunya telur dua kali, daging ayam dua kali. Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” ujar Taj Yasin yang juga Ketua Satgas MBG Jateng.
Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi. Tetapi juga ingin menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh peternak Jawa Tengah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan, pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Gus Yasin mengatakan hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana menyebut, kesepakatan ini menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.
Ia mengatakan, sebelumnya masih ditemukan perbedaan penerapan menu. Ada SPPG yang sudah menggunakan telur dan ayam dua kali dalam seminggu, namun ada pula yang baru satu kali.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.
Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih, kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan pemerintah.
“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” katanya.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.
Jawa Tengah saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan Jawa Tengah sekitar 1.400 ton per hari sehingga masih terdapat surplus produksi.
Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah, Suwardi memperkirakan penyerapan melalui MBG dapat mencapai 7 hingga 8 persen dari total produksi telur.
“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.
Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo, menyampaikan, kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah HPP (Harga Pokok Produksi).
“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply,” katanya.
Menurut Susilo, penyerapan melalui MBG diharapkan mampu mengurangi kelebihan pasokan ayam sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali membaik.
“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak rugi,” ujarnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah kini memasuki tahap penguatan tata kelola. Dari sisi pemenuhan gizi sekaligus memastikan rantai ekonomi program tersebut tetap bergerak di daerah.***
